TALENTAFM.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (LIDIK) NTB minta jaksa panggil panitia Event Pocari RUN di Mandalika Lombok NTB.
Ketua LSM Lidik NTB, Sahabudin, Kamis 9 Juli 2026 di Praya menyampaikan, kegiatan yang digelar pada tahun 2025 dan 2026 tersebut, terindikasi “memuluskan” dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pajak serta retribusi dari kegiatan tersebut.
“Kami mempertanyakan terkait kejelasan perizinan dan pajak, retribusinya, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat NTB pada umumnya.l,” kata Sahabudin yang akrab disapa Citung ini.
ADVERTISEMENT
.
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk itu, LIDIK NTB juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) kajaksan lombok tengah untuk memanggil panitia penyelenggaraan acara tersebut.
Lidik NTB tegaskan kalau giat tersebut, sama sekali tidak ada mamfaatnya secara langsung bagi masyarakat Lombok Tengah.
“Manfaat bagi UMKM dan Masyarakat, juga kontribusi konkret yang akan diperoleh masyarakat dari penyelenggaraan kegiatan tersebut apa? Tidak ada sama sekali,” tandas Citung.
Meskipun Pemerintah Provinsi NTB menyatakan telah menyiapkan sentra UMKM di sekitar lokasi kegiatan dengan melibatkan Dekranasda dan pelaku usaha kecil, fakta di lapangan menunjukkan bahwa organisasi yang menaungi pelaku usaha penyelenggara kegiatan di NTB mengaku tidak dilibatkan.
Sahabudin menambahkan, pihaknya mendukung sport tourism di NTB, namun jangan sampai event-event besar hanya dinikmati oleh segelintir pihak.
“Pemerintah harus transparan mengenai manfaat ekonomi maupun dampak jangka panjang yang akan diterima daerah, sehingga publik dapat mengetahui sejauh mana kegiatan ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Atas dasar berbagai temuan dan pertanyaan mendasar tersebut, LSM LIDIK NTB secara resmi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan, untuk memanggil panitia penyelenggara dan untuk melakukan audit terhadap penyelenggaraan Pocari Sweat Run Lombok 2026.
Audit diminta mencakup proses perizinan, transparansi anggaran, serta keterlibatan pelaku usaha lokal dalam seluruh rangkaian kegiatan.
LIDIK NTB, mendesak Pemerintah Provinsi NTB untuk meninjau kembali dan membatalkan seluruh rangkaian kegiatan jika tidak ada kejelasan dan transparansi. Jangan sampai muncul kesan bahwa event-event besar di daerah hanya dikelola oleh kelompok tertentu atau orang-orang yang memiliki akses khusus.
“Kalau memang prosesnya terbuka dan profesional, silakan dijelaskan kepada publik siapa saja pihak yang terlibat,” pungkas Sahabudin.
